Dalam memahami suatu peristiwa tindak pidana korupsi, kita juga mengenal beberapa teori-teori penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:
 

1. Teori Korupsi menurut Robert Klitgaard.

Teori ini sering disebut sebagai CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability (CDMA) 

2. Teori Korupsi menurut Jack Bologne.

Teori ini sering disebut sebagai GONE Theory. Dikatakan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose). 

Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. 

Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE  

3. Teori Korupsi menurut Donald R Cressey 

Teori ini dikenal juga sebagai Fraud Triangle Theory. Menurut teori tersebut, tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut, menurut Cressey, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. 

4. Teori Willingness and Opportunity to Corrupt

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan & keserakahan). 

5. Teori Cost-Benefit Model 

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat/dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya (Nilai Manfaat Bersih Korupsi > Hukuman yang diterima) 

6. Teori Korupsi berdasarkan Motivasi Pelaku 

Menurut teori ini korupsi dapat terjadi karena lima alasan yang diantaranya meliputi: (a) korupsi karena kebutuhan; (b) korupsi karena ada peluang; (c) korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri; (d) korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah; dan (e) korupsi karena ingin menguasai suatu negara;



Sumber:
aclc.kpk.go.id
Kapita Selekta Beban Biaya Sosial Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006)

1. Kerugian Keuangan Negara

  • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
  • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

2. Suap Meyuap

  • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
  • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
  • Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
  • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
  • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubung-an dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
  • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;
  • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara;
  • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memepengaruhi putusan perkara.

3. Penggelapan dalam Jabatan

  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminstrasi;
  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
  • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

4. Pemerasan

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan Curang

  • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;
  • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
  • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

6. Benturan Kepentingan

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

  • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya


Sumber:
aclc.kpk.go.id
Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.
 
1. PRA KEMERDEKAAN
A. MASA PEMERINTAHAN KERAJAAN
  • “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. 
  • Perebutan kekusaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekusaan: Anusopati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya)
  • Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain)
  • Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang)
  • Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso)
  • Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia 
  • Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya.
  • Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa. 
  • Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.
  • Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.
B. MASA KOLONIAL BELANDA
  • Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. 
  • Tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. 
  • Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.  
  • Dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis.  
  • Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihorrnati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran.  
  • Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”.  
  • Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tum enggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan. 
  • Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itulah ba-nyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain. 
  • Lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.
2. PASCA KEMERDEKAAN
A. ORDE LAMA 
  • Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun ter-nyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya.  
  • Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan - istilah sekarang : daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian ternya-ta kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden.  
  • Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/ Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan.  
  • Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.  
  • Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi di-jalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.
B. ORDE BARU 
  • Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.  
  • Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. 
  • Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masya-rakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Marak-nya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto. 
  • Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah mem-bersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun kornite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.  
  • Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.
C. REFORMASI
  • Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. 
  • Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.
  • Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk rnemberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. 
  • Di samping membubarkan TGPTPK, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. 
  • Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan de-ngan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Buloggate. 
  • Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan.
  • Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan per-ekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus ko-rupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi. 
  • Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
  • Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.
Politik uang, salah satu derivat korupsi yang istilahnya moncer akhir-akhir ini, ternyata tidak lahir di era modern. Siapa sangka, keberadaannya sudah ada, bahkan jauh sebelum KPU/KPUD menggelar Pilpres, Pemilu Legislatif, atau Pilkada.

Adalah Prawiradiningrat II, yang mencatatkan diri sebagai salah seorang pelaku politik uang di masa lampau. Demi mengejar jabatan sebagai Bupati Madiun, anak pemberontak tersebut rela merogoh kocek 10 ribu real dari kantongnya. Dengan uang sebesar itu, dia membeli jabatan tersebut dari Sultan Yogya, sehingga akhirnya bisa menjadi orang nomor satu di Kabupaten Madiun.
 
Kisah jual-beli jabatan yang terjadi di Mataram pada abad ke-18 tersebut, diungkap dalam buku “Korupsi” karya sejarawan Ong Hok Ham. Dalam buku yang disunting Mochtar Lubis dan James S. Scott (LP3ES, 1988), tersebut, Ong Hok Ham menulis bahwa tindak korupsi (memperkaya diri dan menyalahgunakan jabatan), merupakan hal yang dianggap wajar pada masa tersebut.

Korupsi pada masa-masa Kerajaaan Nusantara, lanjutnya, memang sebuah “aturan”. Di Mataram itu pula, seseorang yang hendak menjadi pejabat harus mengumpulkan cacah atau sekelompok orang yang bisa menjadi anak buah. Cacah ini nanti yang bekerja dan memberi upeti kepada seorang raja (atasan). Semakin banyak cacah yang dipunyai semakin besar upeti yang akan diterima.
 
 
 
 
Sumber:
aclc.kpk.go.id
Pengantar Antikorupsi Kelembagaan

Korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia. Keberadaannya telah merajalela di semua sendi kehidupan di negeri ini.

Berapa panjang sejarah (pemberantasan) korupsi di negeri ini? Selama KPK berdiri? Sejak era reformasi? Atau ketika negeri ini merdeka?
 
Ternyata jawabannya bukan itu. (Pemberantasan) korupsi di Indonesia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dari usia republik ini. Saking panjangnya, bisa dikatakan bahwa usia (pemberantasan) korupsi, ternyata sama tuanya dengan sejarah bangsa Indonesia sendiri. “Korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia,” demikian diungkapkan Benedict Anderson (1972) dalam tulisannya berjudul “The Ideal of Power in Javanese Culture.”

Bukan hanya Anderson. Sejarawan Ong Hok Ham juga menegaskan mengenai panjangnya usia (pemberantasan) korupsi di Indonesia. Dalam buku berjudul “Politik, Korupsi, dan Budaya,” dia menyebut, bahwa korupsi telah merasuk dan menjadi kenyataan hidup bangsa Indonesia. Korupsi, ungkapnya, sudah menjadi budaya bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara, sejarawan Hendaru Tri Hanggoro, menyatakan, jejak korupsi di Tanah Air juga dapat dilihat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. “Saat itu jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat yang masih buta huruf,” katanya.

Praktik penggelembungan tersebut, menurut Supratikno Raharjo dalam buku “Peradaban Jawa,” dilakukan kelompok petugas pajak yang disebut mangilala drwya haji. Praktik kotor tersebut, sebagaimana dipaparkan Supratikno, diulas dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi.Polah para mangilala drwya haji itu, juga disinggung Ong Hok Ham. Melalui bukunya, “Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong,” dia mengupas tuntas mengenai banyaknya petani yang sering menjadi sasaran penyelewengan para mangilala drwya haji.

Masuknya Kolonial Belanda, justru seperti pupuk yang menyuburkan perilaku korupsi di negeri ini. Hal itu bisa dimengerti, karena semangat Belanda datang ke Indonesia adalah untuk menjajah atau merampas hak bangsa lain. Artinya, ketika datang, Belanda sudah membawa setumpuk persoalan integritas dan moral.
 
Dalam praktiknya, 3,5 abad menjajah Indonesia, Belanda berhasil mempertahankan budaya feodal di kerajaan-kerajaan yang sudah ada, demi kepentingan kekuasaannya. Padahal seperti diketahui, budaya feodal sangat kondusif bagi berkembangnya praktik korupsi dalam internal kerajaan. 
 
Dalam hal ini, Belanda bukan hanya membiarkan hubungan berat sebelah dan tidak adil antara penguasa feodal kerajaan dan rakyat pribumi, namun juga memanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonominya.
 
Kolonial Belanda juga mempertahankan sistem upeti. Jika sebelumnya upeti diserahkan kepada raja penakluk, maka pada era tersebut, upeti berganti diserahkan kepada Belanda. Penduduk pun tetap menderita, ibarat keluar dari mulut harimau pindah ke mulut buaya.
 

Paska Kemerdekaan: Tergantung Komitmen Politik

Selepas dari belenggu penjajahan, tidak membuat Indonesia bebas dari korupsi. Warisan yang diberikan sejak era kerajaan hingga penjajahan, tak pelak membuat korupsi seperti sudah membudaya. Hal itu tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang terjerat ke dalam kasus korupsi.
 
Begitupun, pemerintah bukan tidak berupaya melakukan pemberantasan korupsi. Sejak Orde Lama, bahkan pemerintah beberapa kali membentuk badan antikorupsi. Sayangnya, tak sedikit di antara badan tersebut yang mengalami kegagalan di tengah jalan. Kurangnya “political will’ / komitmen politik dari pemerintah, adalah salah satu penyebab, mengapa berbagai badan antikorupsi tersebut selalu layu sebelum berkembang. Apa saja upaya tersebut?
  • Pada 1957, Pemerintahan membentuk Badan Pemberantasan Korupsi yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). PARAN yang dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, tersebut, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota. Keduanya adalah, Profesor M Yamin dan Roeslan Abdulgani. PARAN bertugas menjaga transparansi pejabat kala itu, dengan dengan mengisi formulir Daftar Kekayaan Pejabat Negara (DKPN). 
  • Di luar itu, Penguasa Militer Angkatan Darat mengeluarkan beberapa peraturan yang berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Peraturan
    tersebut adalah: 
Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat dua rumusan korupsi menurut peraturan tersebut. Yaitu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga, baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Selain itu, juga setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.
Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Pembentukan Badan yang Berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi). Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lain, sambil menunggu putusan Pengadilan Tinggi.
Pada 1958, Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution mengeluarkan Peraturan Antikorupsi Nomor Prt/Peperpu/013/58. Dan, kelima, Penguasa Militer Angkatan Laut juga mengeluarkan Peperpu Kastaf AL tanggal 17 April 1958 No.Prt/Z/1/I/7.
  • Begitupun, sejarah perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia, bisa dikatakan dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya, Perpu tersebut mengatur tata cara pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun tetap masih mengacu kepada pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
  • Pada 1963, melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Melalui Kepres tersebut, Pemerintah melahirkan lembaga yang kemudian dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Lembaga tersebut dipimpin A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugasnya, meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lain yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Nyatanya, Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Meski Operasi Budhi berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp11 miliar hanya dalam waktu tiga bulan, namun ternyata kegiatannya dihentikan. Alasannya, karena dianggap mengganggu prestise presiden. Sangat disayangkan, karena jumlah uang yang diselamatkan sangat signifikan.
  • Pemerintah kemudian membentuk kembali Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR), yang langsung diketuai Presiden Soekarno. Namun, lagi-lagi upaya pemberantasan korupsi mengalami kegagalan Sejarah mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya
    mengalami stagnasi.

  • Pada 1967, Pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden No.228 Tahun 1967 dan UU No 24 Tahun 1960. Karena mendapatkan banyak protes dari masyarakat, terutama mahasiswa dan dianggap tidak serius memberantas korupsi, akhirnya TPK dibubarkan.
  • Pada 1970, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970 tentang Komite Empat. Komite tersebut beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Profesor Johannes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Tugas utama adalah, membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Tidak seperti harapan semula, komite ini pun hanya menjadi “macan ompong.” Pasalnya, hasil temuan tentang dugaan korupsi di Pertamina, ternyata tidak direspons pemerintah.
  • Masih pada tahun yang sama, Pemerintah juga mengeluarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Perpu tahun 1960. UU itu sendiri seolah menjadi “angin segar” bagi pemberantasan korupsi. Sebab, di dalamnya ditetapkan bahwa korupsi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak lagi merupakan salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu, pembaruan yang terdapat dalam UU tersebut adalah, ditetapkannya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.
  • Pada 1971, Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9Tahun 1977. Melalui Inpres tersebut, Presiden membentuk Tim Operasi Ketertiban (Opstib). Koordinator tim tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sedangkan bertindak sebagai pelaksana operasional adalah Pangkopkamtib.
  • Pada 1980, untuk memperkuat produk legislasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Eksistensi UU tersebut adalah, memperkuat kejahatan jabatan (delik jabatan) sebagaimana dimuat dalam KUHP.
  • Pada 1999, lahir UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999. Yang membedakan dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah ancaman sanksi pidana. Jika pada UU Nomor 3 Tahun 1971 hanya mengenal sanksi pidana maksimal penjara seumur hidup bagi pelaku korupsi dalam semua jenisnya, maka di dalam UU yang baru tersebut, ancaman pidana maksimal bagi tindakan korupsi ditingkatkan menjadi hukuman mati.
  • Pada 2000, Pemerintah membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat yang menggebu-gebu untuk memberantas korupsi, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Alhasil, semangat yang semula meninggi kembali menurun.
  • Pada 2001, lahir Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sekaligus sebagai ganti dan pelengkap UU Nomor 31 tahun 1999. Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara materi baru yang disisipkan dalam UU tersebut, adalah terkait dengan gratifikasi. Sebagai tindak lanjut, pada 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • Dengan lahirnya KPK, pemberantasan korupsi di Indonesia pun mengalami babak baru. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi, KPK merupakan lembaga antikorupsi yang cukup ditakuti para koruptor. Tak sedikit KPK menjerat pejabat tinggi negara, mulai menteri hingga besan seorang presiden.


Sumber:
aclc.kpk.go.id
Pengantar Antikorupsi Kelembagaan